MUSRENBANGDES Tahun 2019

Senin, 01 Oktober 2018… bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Kaleo Kecamatan Lambu telah diselenggarakan Musrenbang Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019, yang dihadiri berbagai elemen dan unsur masyarakat baik dari wakil-wakil kelompok, Dusun, lembaga Desa, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa.

Sekilas Tentang Musrenbangdes

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Daerah dan Desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Musrenbang dapat menjadi ruh pembangunan karena ia merupakan pondasi awal dalam perencanaan pembangunan agar efektif dan efisien.

Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 5 dan 1 tahunan. Sedangkan sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 46 ayat 1, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pasal 1 ayat 7 juga menjelaskan bahwa musyawarah tersebut dilakukan antara BPD, Pemerintah Desa dan semua unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanani oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan APBD kab/kota.

Tujuan Musrenbang Desa:

  • Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb : Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
  • Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui MUSRENBANG Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);
  • Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di Desanya pada forum MUSRENBANG Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah di Kantor Desa Kaleo senin itu adalah:

A. Materi atau Topik
1. Pemaparan Oleh Sekretaris Desa Tentang :
a. Hasil Evaluasi RKPDes 2018
b. Kerangka Prioritas Program RPJMDes
c. Informasi Perkiraan ADD Tahun Berikutnya.
2. Tanggapan Pihak Kecamatan Lambu
Tentang Paparan Desa dihubungkan dengan
Prioritas Program Wilayah Kec. Lambu.
3. Pemaparan Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa.
4. Penyepakatan Prioritas Desa untuk RKP-Desa Tahun 2019

Sedangkan Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimimpin Rapat : Erfin, S.Sos dari Sekretaris Desa
Sekretaris/Notulen : Boizal, S. Pd dari Staf Perencanaan
Narasumber : 1. Syaikhu, SH. M. Si dari Sekcam Lambu
2. Drs. Nasrullah dari Staff Kecamatan
3. Hasbullah, S. Pdi dari Waket BPD
4. Alfian, ST dari PD
5. Sahrani, S. Pd dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketatapan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Desa RKP tahun 2019.

Dalam kesempatan yang sama Bapak Sekcam Syaikhu, SH. MH memberikan sambutan, beliau mengingatkan bahwa musrenbang merupakan kewajiban pemerintah Desa di setiap tahun dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, serta ruang untuk masyarakat menentukan program perioritas yang akan di kerjakan di tahun mendatang. Imbuhnya…….

Dengan melihat pergeseran paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang. Semoga proses pembangunan dan proses musyawarah semakin dewasa dan semakin greget dengan kesadaran dan kecintaan pada desa sendiri sebagai bagian dari negara tercinta kita Indonesia Raya. (Admin)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *